• 58Aset
  • 7Berita
  • 0Jadwal
  • 0Pengumuman
Berita Detail
Pengelolaan Aset Di Perbatasan Wilayah Harus Di tangani Serius

Wilayah perbatasan antar daerah terkadang kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan. Kondisi itu, tak ayal kerap memunculkan masalah perebutan asset antara pemerintah daerah yang satu  dengan lainnya, mulai dari Legalitas kepemilikan, penguasaan hingga pencatatan secara administrasi. Bahkan tidak jarang asset diwilayah perbatasan menjadi ajang rebutan bagi dua daerah yang berdampingan.

Bila melihat sejarah, Kota Depok merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bogor, sehinbgga tidak luput dari persoalan asset diperbatasan. Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok mencatat, sedikitnya ada enam asset pemerintah kota ini yang masih bersengketa lantaran diklaim milik pemerintah daerah lain.

Dari enam persoalan tersebut, setidaknya terdapat dua asset Kota Depok yang tengah ditangani secara serius dinas ini. Pertama, perebutan asset di Pasar Citayam yang pengelolanya kini diambil alih Pemerintah Kabupaten Bogor. Kedua Fasiliotas Umum (fasum) seluas tiga ribu meter  di Perumahan Villa Pamulang yang sekarang masih sengketa dengan Pemerintah Tangerang Selatan Kepala Seksi (Kasie) Pemanfaatan Aset DPPKA Fadli menjelaskan, kedua asset tersebut masih bersengketa dan sedang diupayakan solusi terbaik penyelesaiannya.

‚¨SWaktu bagian asset  ini masih terpisah dengan DPPKA, saya sudah mencoba mencari solusi  dengan membuat matrik, mulai dari identifikasi masalah hingga tindakan penyelesaiannya,‚¨żujarnya. Menurut beliau, jajarannya itu pernah berupaya mementukan tapal batas Pasar Citayam dengan mengundang para lurah dan aparatur diwilayah perbatasan. Namun, sayangnya upaya tersebut tidak menemui titik temu dfan membuahkan hasil manis.

‚¨SKami yakin kalau pasar Citayam itu berada di wilayah Kota Depok, buktinya warga yang dekat pasar tersebut  KTP-nya Depok‚¨żterangnya. Sejauh ini, lanjut dia, perebutan asset tersebut tengah diupayakan penyelesaiannya dengan cara mediasi  kepada pihak Provinsi Jawa Barat. Mengingat, Kota Depok maupun Kabupaten Bogor masih dalam satu wilayah provinsi.

Karena itu, penyelesaiannya pun harus ditengahi langsung pemerintah provinsi.‚¨żKami berharap dengan cara itu, Pasar Citayam bisa jadi milik Depok, hingga bisa dikelola  dengan baik,‚¨ż harapnya. Ia mengemukakan, persoalan sengketa fasum di Villa Pamulang juga menjadi bagian yang dalam waktu dekat inin akan diselesaikan. Berbeda dengan Pasar Citayam, penyelesaian sengketa perumahan itu harus melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Karena Kota Tangerang Selatan itu berada di Provinsi Banten. ‚¨SJadi kalau persoalan ini, sengketanya antar provinsi dan penyelesaiannya harus melalui Kemendagri,‚¨ż jelasnya.

Back